Tekan Kepatuhan Pendaftaran, Suami Istri Sama-Sama Bekerja Wajib Jadi Peserta JKN-KIS

Jamkesnews – Setiap Badan usaha wajib mendaftarkan seluruh karyawannya kedalam program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang
diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan.
Dengan hadirnya jaminan kesehatan,
diharapkan akan memberikan
perlindungan kesehatan menyeluruh
untuk karyawan dan anggota
keluarganya. Selain itu badan usaha
yang telah ikut serta dalam program
JKN-KIS berarti telah patuh terhadap
peraturan perundang-undangan yang
ada.
“Kami terus berupaya memastikan
seluruh badan usaha, khususnya di
wilayah Kalimantan Utara patuh
mendaftarkan seluruh karyawan
beserta anggota keluarganya. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi
kepada badan usaha, baik yang belum dan sudah terdaftaftar dalam program JKN-KIS terkait
manfaat dan kewajiban badan usaha yang harus dipenuhi dalam penyelenggaran Program JKN-
KIS. Tujuannya agar badan usaha mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN-KIS”
Ungkap Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan
Susilawati saat memberikan sosialisasi di PT. Duta Borneo Utara pada Jumat (20/3).
Pada sosialisasi tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menekankan satu poin penting, yaitu
kewajiban mendaftarkan pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja dan masing-masing wajib
membayar iuran. Hal ini dikarenakan, poin ini masih dianggap pengecualian oleh beberapa badan
usaha, sehingga badan usaha tersebut menjadi tidak maksimal mendaftarkan 100% seluruh
karyawannya kedalam Program JKN-KIS.
“Pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan
sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) oleh masing-masing pemberi kerja dan
membayar iuran. Hal ini juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun
2018. Selanjutnya dijelaskan bahwa suami, istri dan anak dari peserta PPU tersebut berhak
memilih kelas perawatan tertinggi,” jelas Susilawati.
Menurut Susilawati, sejauh ini masih ditemui hanya salah satu dari pasangan suami istri yang
didaftarkan oleh perusahaan. Oleh karenanya Susilawati mengimbau kepada PIC badan usaha
untuk turut andil menyelesaikan permasalahan tersebut. PIC badan usaha diharapkan dapat
mengedukasi dan memberikan pengertian kepada karyawannya bahwa pasangan suami-istri yang
sama-sama bekerja wajib didaftarkan oleh masing-masing perusahaan tempatnya bekerja.
"Selain itu juga perlu disampaikan bahwa karyawan tidak perlu khawatir jika kartu mereka memiliki
hak kelas rawat yang berbeda karena sudah diatur bahwa suami, istri dan anak dari Peserta PPU
berhak memilih kelas perawatan tertinggi. PIC badan usaha dapat melaporkan untuk me-link-kan
kepeserta pasangan suami-istri dengan menggunakan kartu keluarga sebagai dasarnya," terang
Susilawati. (OM)

Leave A Reply

Your email address will not be published.