Sukseskan Pilkada 2020, Pemprov Gelontorkan Rp 139 Miliar

Alokasikan untuk Penanganan Kesehatan Rp 49 Miliar

Infografik

TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan keberhasilan, memfasilitasi dengan memfasilitasi pengadaan yang lumayan besar. Secara proporsional, anggaran Pilkada dibagi untuk urusan pengawasan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, serta pengamanan.

Diungkapkan oleh Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, karena pelaksanaan Pilkada serentak kali ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dalam pertemuan Pilkada 2020 juga perlu mendapat perhatian, terkait sektor kesehatan.  

“Pilkada Serentak 2020, seperti yang disetujui oleh DPR RI, pihak yang mengatur pemilihan umum juga dari petugas keamanan dan gugus tugas Covid-19, akan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” kata Irianto.

Sesuai data yang diajukan, untuk diumumkan Pilkada 2020, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Penyelenggaran Pemilu 2020 untuk pihak penyelenggara pemilihan umum juga keamanan mencapai Rp 139.057.098.500. Dengan nilai untuk KPU sebesar Rp 103.021.826.500. Lalu untuk Bawaslu Rp 20.035.272.000, dan keamanan Rp 16 miliar. 

“Pendanaan Pilkada Serentak 2020, memang jauh lebih besar dibandingkan Pilkada sebelumnya. Ini karena pelaksanaannya, selain memperhatikan tidak koordinasi juga mengedepankan keselamatan dan kesehatan penyelenggara pemilihan umum, penyelenggara keamanan juga pemilihan atau masyarakat, ”tutur Gubernur. Komparasinya, untuk disetujui Pilkada Serentak 2015, nilai NPHD penyelenggaraan pemilu hanya sebesar Rp 117.500.000.000.

Diterima, Pilkada Serentak 2020 yang optimal tersebut, tidak terlepas dari berbagai masalah yang terjadi. “Pemprov berusaha agar Pilkada Serentak 2020 dapat aman, efisien dan tak perlu ada kluster baru yang digunakan Covid-19, baik dari pihak penyelenggara pemilihan umum maupun pemilih,” ujar Irianto.

Dengan dukungan tersebut, Gubernur berharap tingkat partisipasi meningkat. Karena tingkat partisipasi menentukan keberhasilan Pilkada. Dijelaskan Irianto, dapatkan ini, tingkat partisipasi pemilihan Kaltara cukup baik. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tingkat partisipasinya mencapai 64,23 persen. Lalu pada Pilkada Serentak 2019 79,81 persen. “Untuk Pilkada Serentak 2020, target partisipasi partisipasi pemilihan minimal mencapai 77,5 persen. Taksiran yang ditentukan dengan mempertimbangkan persyaratan yang diperbarui, dan pelaksanaannya harus menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan tetap memperhatikan implementasi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, ”tutup Gubernur.

Sementara itu, tahun ini Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan kesehatan, alokasi total anggarannya Rp49.019.697.768. Detailnya, untuk UPT RSUD Tarakan sebesar Rp 22.191.175.390. Lalu untuk BPBD Kaltara Rp 9.429.585.386 dan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Rp 17.398.936.992. (humas

Leave A Reply

Your email address will not be published.